Rabu, 24 Juni 2009

SISTEM PENGADILAN DI INDONESIA



* Hukum Indonesia

BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pengadilan umum di Indonesia terdiri dari 3 bagian yakni Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung. Pengadilan Negeri merupakan Pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Tinggi adalah Pengadilan tingkat banding sedangkan Mahkamah agung adalah lanjutatan dari pengadilan tertinggi dari semua lingkungan pengadilan yang dalam pelaksanaan tugasnya yang terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh lainnya. Ketiga bagian unsur ini sangatlah terkait satu dengan yang lainnya.Baik itu Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, maupun Mahkamah Agung dalam proses Pengadilan di Indonesia.
Setiap tingkatan dari Pengadilan itu mempunyai fungsi yang berbeda dalam menyelesaikan permasalahan yang diangkat ke Pengadilan. Tergantung rumitnya suatu permasalahan yang akan diselesaikan. Begitu juga dengan hakim yang akan memutuskan perkara.
Karena beragam permasalahan yang akan diselesaikan pada setiap tingkat pengadilan maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang tingkatan pengadilan di Indonesia dengan judul “ Struktur Pengadilan Umum Di Indonesia ”

1.2 Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas maka masalah yang diteliti adalah terbatas pada perbedaan syarat hakim yang menangani suatu tingkatan pengadilan.

1.3 Tujuan Penelitian
? Untuk mengetahui perbedaan dari setiap tingkatan Pengadilan dari awal hingga akhir.
? Untuk mengetahui tugas-tugas dan syarat-syarat hakim pada setiap tingkatan pengadilan.
? Untuk mengetahui struktur pejabat-pejabat dalam suatu pengadilan baik itu tingkat negeri, tingkat tinggi, dan mahkamah agung.

1.4 Manfaat Penelitian
? Untuk dapat meningkatkan pengetahuan tentang pengadilan yang ada di Indonesia.
? Sebagai tugas mata kuliah bahasa Inggris.

BAB II
TINJAUAN TENTANG PENGADILAN NEGERI

2.1 Pengadilan Negeri
1. Pengertianya.
? Merupakan Pengadilan Tingkat Pertama di Indonesia.
2. Lokasinya.
? Pengadilan negeri berkedudukan di ibukota kabupaten/kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota.
? Sumatera Barat mempunyai 15 pengadilan negeri yang tersebar di kabupaten/kota.
3. Terciptanya.
? Pengadilan Negeri dibentuk dengan keputusan presiden.
4. Susunan Pengadilan Tinggi.
a. Pimpinan
b. Hakim Anggota.
c. Panitera.
d. Sekretaris, dan
e. Juru Sita

? Pimpinan Pengadilan terdiri dari seseorang Ketua dan wakil ketua.
? Pembinahan serta pengawasan umum terhadap hakim dilakukan oleh ketua Mahkamah Agung dan pembinaan serta pengawasan yang dimaksud tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara ;
? Biasanya jumlah hakim dalam suatu pengadilan negeri yang terletak di kabupaten/kota di Sumatra barat tidaklah sama ada yang 6 (enam) dan ada yang 8 (delapan).
5. Syarat-syarat.
A. Hakim Pengadilan Negeri.
a. WNI
b. Bertaqwa kepada tuhan yang maha esa
c. Setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara.
d. Republik Indonesia tahun 1945
e. Sarjana Hukum
f. Sehat Jasmani Rohani.
g. Berumur serendah-rendahnya 25 tahun.
h. Berwibawa, jujur, adil, berkelakuan tidak tercela; dan
i. Bukan bekas anggota organisasi terlarang partai komunis.
j. Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam gerakan 30 september/partai komunis.
k. Harus Pegawai Negeri yang berasal dari calon Hakim.

B. Ketua atau Wakil Pengadilan Negeri
Mempunyai Pengalaman sekurang-kurangnya 10 tahun sebagai hakim pengadilan negeri.
6. Tata cara Pengangkatan dan di berhentikan.
a. Hakim Pengadilan Diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul ketua Mahkamah Agung.
b. Ketua dan Wakil ketua Pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh ketua Mahkamah Agung.
7. Sebelum memangku jabatannya, Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya masing-masing oleh ketua pengadilan Tinggi.
8. Hakim tidak boleh merangkap menjadi :
a. Pelaksana Putusan Pengadilan;
b. Wli, Pengampu, dan Pejabat yang berkaitan dengan suatu perkara yang diperiksa olehnya;
c. Pengusaha;
d. Advokat.
9. Sebab-sebab berhenti dengan hormat.
a. Permintaan sendiri;
b. Sakit Jasmani atau Rohani terus menerus;
c. Telah berumur 62 tahun bagi ketua, wakil ketua dan hakim pengadilan;
d. Ternyata tidak cakap lagi dalam menjalankan tugas-tugasnya;
e. Ketua, Wakil ketua, dan Hakim Pengadilan Negeri Yang meninggal dunia dengan sendirinya diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden.
10. Sebab-sebab berhenti tidak dengan hormat :
a. Di pidana karena tindak pidana Kejahatan.
b. Melakukan tindakan tercela.
c. Terus-menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya.
d. Melanggar sumpah atau janji jabatan.
e. Melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam no.8.

11. Ketua, Wakil ketua, dan Hakim pengadilan sebelum diberhentikan tidak dengan hormat dapat diberhentikan sementara waktu dari jabatanya oleh ketua Mahkamah Agung.
12. Ketua, Wakil ketua, dan Hakim Pengadilan Negeri dapat ditangkap atau di tahan atas perintah jaksa agung setelah mendapat persetujuan dari ketua Mahkamag Agung, kecuali dalam hal :
a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan.
b. Disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang dengan pidana mati.
c. Disangka telah melakukan tindakan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara.

2.2 Pengadilan Tinggi
1. Pengertiannya :
? Merupakan Pengadilan tingkat banding.
2. Lokasinya :
? Di ibukota Provinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi;
? Di Indonesia terdapat 30 Pengadilan Tinggi yang tersebar dihampir setiap Provinsi.
3. Terciptanya :
? Pengadilan Tinggi dibentuk dengan Undang-undang.
4. Susunan Pengadilan Tinggi :
a. Pimpinan,
b. Hakim Anggota,
c. Panitera,dan
d. Sekretaris.
? Pimpinan Pengadilan Tinggi terdiri dari seorang ketua dan seorang wakil ketua, serta Hakim Anggota Pengadilan Tinggi adalah Hakim Tinggi.
? HakimPengadilan Adalah Pejabat yang melakukan tugas Kekuasaan Kehakiman, serta Pembinaan Pengawasan Umum terhadap hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung.
? Di dalam pembinaan dan pengawasan tersebut tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara.
5. Syarat-syarat.
A. Hakim Pengadilan Tinggi :
a. WNI
b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
c. Setia kepada Pancasila dan Undang-undang dasar Negara RI 1945.
d. Sarjana Hukum.
e. Berumur serendah-rendahnya 40 tahun.
f. Sehat Jasmani dan rohani.
g. Berwibawa, Jujur, Adil, dan berkelakuan tidak tercela.
h. Bukan bekas Organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia atau bukan orang yang terlibat G 30 S/PKI.
i. Berpengalaman sekurang-kurangnya 5 tahun sebagai ketua, wakil ketua Pengadilan Negeri, atau 15 tahun sebagai Hakim Pengadilan Negeri.
j. Lulus Eksaminasi yang dilakukan Mahkamah Agung.
B. Ketua Pengadilan Tinggi :
a. Harus berpengalaman sekurang-kurangnya 5 tahun sebagai hakim Pengadilan tinggi atau 3 tahun bagi hakim Pengadilan Tinggi yang pernah menjabat ketua Pengadilan Negeri.
b. Menjadi Wakil ketua Pengadilan tingggi harus berpengalaman sekurang-kurangnya 4 tahun sebagai Hakim Pengadilan tinggi atau 2 tahun bagi hakim Pengadilan Tinggi yang pernah menjabat ketua Pengadilan Negeri.
6. Tata cara Pengangkatan dan diberhentikan :
a. Hakim pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas usul ketua Mahkamah Agung;
b. Ketua dan Wakil ketua Pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh ketua Mahkamah Agung.
7. Sebelum memangku jabatanya, Wkil ketua dan hakim pengadilan tinggi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya masing-masing oleh Ketua Pengadilan Tinggi, Sedangkan ketua Pengadilan Tinggi diambil sumpah atau janjinya oleh ketua Mahkamah Agung.
8. Hakim tidak boleh Merangkap menjadi :
a. Pelaksana Putusan Pengadilan;
b. Wali, Pengampu, dan Pejabat yang berkaitan dengan suatu Perkara yang diperkaya olehnya;
c. Pengusaha;
d. Advokad.
9. Sebab-sebab berhenti dengan hormat :
a. Permintaan sendiri;
b. Sakit Jasmani atau Rohani terus-menerus;
c. Telah berumur 65 tahun bagi ketua, wakil ketua, dan Hakim Pengadilan Tinggi;
d. Ternyata tidak cakap lagi dalam menjalankan tugas-tugasnya;
e. Ketua, Wakil ketua,dan Hakim Pengadilan Negeri yang meninggal dunia dengan sendirinya diberhentikan dengan hormat dari jabatanya oleh Presiden.
10. Sebab-sebab berhenti tidak dengan hormat :
11. Ketua, Wakil ketua, dan Hakim Pengadilan sebelim diberhentikan tidak dengan hormat dapat diberhentikan sementara waktu dari jabatanya oleh Ketua Mahkamah Agung.
12. Ketua, wakil ketua dan Hakim Pengadilan Negeri Dapat ditangkap atau ditahan atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat Persetujuan dari ketua Mahkamah Agung, kecuali dalam hal :
a. Tertangkap Tangan melakukan tindak pidana Kejahatan;
b. Disangka telah Melakukan Tindak Pidana Kejahatan yang diancam dengan tindak pidana mati;
c. Disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara.

2.3 Mahkamah Agung

1. Pengertiannya :
? Merupakan Pengadilan tertinggi dari semua lingkungan peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lainnya.
2. Lokasinya.
? Mahkamah Agung berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.
3. Terciptanya :
? Pengadilan Tinggi dibentuk dengan Undang-Undang.
4. Susunan Mahkamah Agung :
a) Pimpinan,
b) Hakim Anggota,
c) Panitera,dan seorang sekretaris.
? Pimpinan dan Hakim Anggota Mahkamah agung adalah Hakim Agung dan jumlah paling banyak 60 orang.
? Pimpinan Mahkamah Agung terdiri atas Ketua, 2 (dua) Wakil ketua, dan beberapa orang Ketua Muda.
? Wakil Ketiua Mahkamah Agung :
1. Wakil Ketua Bidang Yudisial;
a. Ketua Muda Perdata,
b. Ketua Muda Pidana,
c. Ketua Muda Agama,
d. Ketua Muda Militer,
e. Ketua muda Tata Usaha Negara.
2. Wakil Ketua Bidang Non Yudisial;
a. Ketua Muda Pembinaan,
b. Ketua Muda Pengawasan.
5. Syarat-syarat Hakim Agung :
1) W N I
2) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
3) Sarjana Hukum dan Sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum,
4) Berusia sekurang-kurangnya 50 tahun,
5) Sehat Jasmani dan Rohani,
6) Berpengalaman sekurang-kurangnya 20 tahun menjadi Hakim termasuk sekurang-kurangnya 3 tahun menjadi hakiom Tinggi.
? Hakim Agung dapat diangkat tidak berdasarkan sistim karier dengan syarat :
a. Sama dengan huruf a, b, d, dan e diatas;
b. Berpengalan dalam Profesi hukum / Akademisi Hukum sekurang-kurangnya 25 tahun;
c. Berijazah Magister dalam Ilmu Hukum dengan dasar sarjana hukum;
d. Tidak Pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan Pidana yang diancam penjara 5 tahun lebih.
? Pada Mahkamah Agung dapat diangkat Hakim ad hoc yang diatur dalam Undang-Undang.
6. Tata cara Pengangkatan dan diberhentikan :
a. Hakim Agung diangkat oleh Presiden dari nama yang diajukan oleg DPR,
b. DPR memperoleh nama calon tersebut dari komisi Yudisial,
c. Ketua, Wakil ketua Mahkamah agung dipilih dari dan oleh Hakim Agung dan diangkat oleh Presiden,
d. Ketua Muda Mahkamah Agung diangkat oleh presiden diantara Hakim Agung, yang diajukan oleh Ketua Mahkamah Agung,
e. Keputusan Presiden mengenai pengangkatan Hakim Agung, Ketua, dan Wakil ketua dan ketua Muda Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud, diteapkan dalam waktu paling lama 14 hari kerja sejak pengajuan calon diterima Presiden.
7. Sebelum Memangku Jabatanya Ketua, Wakil ketua, dan Ketua Muda Hakim agung Wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya masing-masing dihadapan Presiden;
? Sedangkan Hakim Anggota Mahkamah Agung diambil sumpah atau janji oleh ketua Mahkamah Agung.
8. Hakim Agung tidak boleh merangkap menjadi :
a. Pelaksana Putusan Pengadilan;
b. Wali, Pengampu, dan Pejabat yang berkaitan dengan suatu perkara yang diperiksa olehnya;
c. Pengusaha;
d. Advokad.
9. Sebab-sebab berhenti dengan Hormat :
a. Permintaan sendiri;
b. Sakit Jasmani atau rohani terus-menerus;
c. Telah berumur 65 tahun;
d. Ternyata tidak cakap lagi dalam menjalankan tugas-tugasnya;
e. Meninggal Dunia.
10. Sebab-sebab berhenti tidak dengan hormat :
a. Di Pidana karena tindakan Pidana Kejahatan;
b. Melakukan Tindakan tercela;
c. Terus-menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya;
d. Melanggar Sumpah atau Janji Jabatan;
e. Melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam no.8.
11. Ketua, Wakil ketua, Ketua Muda, dan Hakim Anggota Mahkamah Agung sebelum diberhentikan tidak dengan hormat dapat diberhentikan sementara waktu dari jabatanya oleh Presiden atas usul Mahkamah Agung.

BAB III
PENUTUP

3.1 KESIMPULAN

Berdasarkan Uraian diatas, baik dari hasil Penelitian maupun dalam Pembahasan focus masalah, maka dapat ditarik Kesimpulan seagai berikut :
1) Pengadilan di Indonesia terdiri dari 3 tingkatan yakni : Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung.
2) Setiap Tingkatan Pengadilan Mempunyai Hakim yang berbeda.
3) Syarat-syarat Hakim Agung :
a. W N I
b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
c. Sarjana Hukum dan Sarjana Lain yang mempunyai Keahlian di bidang Hukum,
d. Berusia Sekurang-kurangnya 50 tahun,
e. Sehat Jasmani dan Rohani,
f. Berpengalaman sekurng-kurangnya 20 tahun menjadi Hakim termasuk sekurang-kurangnya 3 tahun menjadi Hakim Tinggi.

3.2 SARAN

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian yang dikemukakan diatas, maka dapat diberikan saran-saran yang diharapkan sebagai berikut :
1) Sebaiknya Pengadilan melakukan memberikan informasi tentang struktur pengadilan itu sendiri serta informasi yang dapat berguna masyarakat umum.
2) Sebaiknya informasi mengenai Pengadilan di Indonesia dapat diakses melalui internet.

0 komentar: